Gemajustisia.com- Presiden Republik Indonesia akhirnya memberikan tanggapan resmi terhadap gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir di berbagai daerah. Pernyataan tersebut dirilis melalui kanal Youtube resmi Sekretariat Negara Pada Minggu (31/8). Pernyataan ini muncul di tengah eskalasi demonstrasi yang berujung pada insiden penembakan demonstran dengan peluru karet. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menjamin aspirasi rakyat akan didengar serta ditindaklanjuti. Presiden juga menyebut telah meminta DPR RI mencabut sejumlah kebijakan, termasuk terkait besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Selain itu, DPR diarahkan membuka ruang dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, maupun kelompok sipil yang menyampaikan aspirasi. Meski demikian, substansi utama dari 17 tuntutan masyarakat yang disuarakan dalam aksi. Mulai dari pembekuan kenaikan tunjangan DPR, penjatuhan sanksi kepada elit politik yang tidak peka, hingga langkah konkret menghadapi krisis ekonomi, belum terjawab secara rinci. Alih-alih merespons pokok tuntutan, Presiden lebih menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional, persatuan bangsa, dan larangan tindakan anarkis. Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut masih bersifat diplomatis dan cenderung menitikberatkan pada aspek keamanan. Kritik muncul karena pemerintah dianggap belum memberikan komitmen jelas terhadap isu transparansi, akuntabilitas DPR, serta keberpihakan elit politik kepada rakyat yang terdampak krisis. Menanggapi situasi yang semakin memanas, Menteri Pertahanan bersama Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Kepala BIN, serta para Kepala Staf Angkatan juga menggelar konferensi pers usai sidang kabinet paripurna bertajuk Merah Putih. Pemerintah menegaskan koordinasi penuh antar lembaga negara untuk menjaga keamanan dan kenyamanan publik. TNI–Polri diminta tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum, sementara BIN diperintahkan memperkuat pemantauan intelijen dan Mendagri diminta mengoordinasikan pemerintah daerah terkait kebutuhan rakyat. Meski pemerintah berulang kali menekankan pentingnya stabilitas, bagi massa aksi, tuntutan substansial terkait pembenahan DPR, netralitas aparat, hingga jaminan kesejahteraan rakyat masih menunggu jawaban nyata. Situasi ini membuat jarak antara diplomasi elit dan aspirasi rakyat tetap menganga. Warta: Redaksi
.jpg)
0 Comments