Halaman Category Artikel

Penerapan Justice Collaborator Dalam Hukum

30 Okt 2022
Gema Justisia

Istilah Justice Collaborator kerap digunakan dalam penangan perkara pidana. Justice Collaborator merupakan seseorang pelaku tindak pidana (Saksi pelaku) yang bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar sebuah kasus tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat menjadi Justice Collaborator ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama merupakan salah satu pelaku (penyertaan), berdasarkan pasal 55 ayat 1 KUHP “dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Peran Hukum Internasional Dalam Meminimalisir Crypto Money Laundering

28 Mei 2022
Gema Justisia

Gemajustisia.com - Perkembangan teknologi informasi dan pengaruh arus globalisasi berkembang dengan sangat pesat, memberikan dampak serta pengaruh pada sendi-sendi kehidupan hampir di seluruh negara dunia. Salah satu contoh dari perkembangan tersebut adalah adanya mata uang digital (Cryptocurrency).

Hak Veto: Pengingkaran Terhadap Persamaan Kedaulatan

28 Mei 2022
Gema Justisia

Gemajustisia.com - “Equation are more important to me, because politics is for the present, but an equation is something for eternity”. Ini merupakan kutipan kalimat ahli fisika Jerman Albert Einstein yang jika diartikan berarti bahwa persamaan merupakan hal yang penting, karena politik adalah untuk saat ini, tetapi persamaan adalah sesuatu untuk selamanya.

Proyeksi Implementasi RKUHP di Indonesia

06 Jan 2022
Gema Justisia

Gemajustisia.com - Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), bersama dengan Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensasi Peradilan (LeIP), Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar webinar dengan tema “Proyeksi Implementasi RKUHP Di Indonesia” pada Selasa (21/12/2021).

Gagapnya Sang Aparat Penegak Hukum Saat Ada Kasus Penganiayaan Hewan

06 Jan 2022
Gema Justisia

Gemajustisia.com - Kasus penganiayaan hewan bukanlah hal yang baru pertama kali terjadi di Indonesia, kasus ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Banyak hewan yang tidak bersalah menjadi sasaran penganiayaan yang seharusnya hewan tersebut mendapatkan perlindungan serta rasa aman dari ancaman penganiayaan.

Mengapa Bantuan Hukum Penting Bagi Masyarakat?

06 Jan 2022
Gema Justisia

Gemajustisia.com - Mengapa bantuan hukum penting bagi masyarakat? Apakah dengan adanya bantuan hukum masyarakat Indonesia dapat menuntut haknya kembali? Hal itulah yang menjadi pembahasan Suka Hukum dalam webinar “Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana dan Perdata”, Sabtu (18/12/2021).

Nani Mulyati: Permendikbud No. 30 Tidak Mengenyampingkan Sanksi Pidana Oleh Undang-Undang

04 Des 2021
Gema Justisia

Nani menyatakan bahwa kekerasan seksual pada prinsipnya memang dianggap sangat tertutup dan tabu, sehingga ada kekhawatiran korban untuk mengungkapkan apa yang terjadi kepadanya.

Beberapa Penjelasan Terkait Polemik Consent Dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021

04 Des 2021
Gema Justisia

Gemajustisia.com - Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unand, Nani Mulyati, jelaskan isu sexual consent dalam Permendikbud pada diskusi publik yang diangkat oleh LAM-PK, Kamis (2/12). Ia menerangkan bahwa jika diperhatikan, pasal yang menjadi kontroversi adalah terkait dengan pasal 5 ayat 2 terutama pada bagian-bagian yang tanpa persetujuan korban.

Pro Kontra Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, Ahli Hukum Pidana: “Terdapat 3 Hal Bias Yang Menjadi Kontroversi”

01 Des 2021
Gema Justisia

Gemajustisia.com - Dikeluarkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang disahkan pada tanggal 3 September 2021 membawa kabar baik dan harapan besar bagi berbagai kalangan di Perguruan Tinggi.

PENGATURAN CONTEMPT OF COURT SEBAGAI UPAYA DALAM MENJAGA MARWAH LEMBAGA PERADILAN

13 Nov 2021
Gema Justisia

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dengan dibentuknya kekuasaan yudikatif yang berfungsi mengawasi penerapan hukum di Indonesia.

Penerapan Justice Collaborator Dalam Hukum

Peran Hukum Internasional Dalam Meminimalisir Crypto Money Laundering

Hak Veto: Pengingkaran Terhadap Persamaan Kedaulatan

Proyeksi Implementasi RKUHP di Indonesia

Gagapnya Sang Aparat Penegak Hukum Saat Ada Kasus Penganiayaan Hewan

Mengapa Bantuan Hukum Penting Bagi Masyarakat?

Nani Mulyati: Permendikbud No. 30 Tidak Mengenyampingkan Sanksi Pidana Oleh Undang-Undang

Beberapa Penjelasan Terkait Polemik Consent Dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021

Pro Kontra Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, Ahli Hukum Pidana: “Terdapat 3 Hal Bias Yang Menjadi Kontroversi”

PENGATURAN CONTEMPT OF COURT SEBAGAI UPAYA DALAM MENJAGA MARWAH LEMBAGA PERADILAN

Ikuti Sosial Media Kami

Artikel Pilihan

Adakan SBSM 2022, Studio Merah Tampilkan Bakat Anggota Muda

Responsif PPKM: “BEM NM FHUA Lakukan GEBRAK”

Nani Mulyati: Permendikbud No. 30 Tidak Mengenyampingkan Sanksi Pidana Oleh Undang-Undang

Terkait Rancangan Aturan Kemahasiswaan, Direktur Kemahasiswaan Unand: "Jangan Cemas Dulu"

Prim Haryadi Kukuhkan Pengurus IKA FH Unand 2022-2026

Menilik Peran Justice Collaborator Dalam Vonis Mati Ferdy Sambo

Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Era Pandemi

Ada 7 Dosen Yang Terdata Memenuhi Syarat Administrasi Calon Dekan

LBH Padang Teruskan Temuan Kebocoran Anggaran Pemprov Sumbar Pada Gubernur

BOOK LAUNCH “Memahami Seputar Amandemen Konstitusi”

Info Grafis

Morning Dew