Gemajustisia.com-Pada Jum'at (9/5), Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Syuja Aqila Pratama, menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu FHUA 2025 menghadapi persoalan serius mulai dari pelanggaran formil yang dilakukan Paslon 01 hingga keterlambatan Panwaslu dalam mengidentifikasi dan menangani laporan.

Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 dari Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) SOMASI dalam Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) FHUA 2025. Keputusan diambil setelah ditemukan pelanggaran syarat formil, yakni ketidaksesuaian dokumen pengunduran diri dari jabatan sebelum pendaftaran calon.Informasi ini dipublikasikan oleh PANWASLU pada (6/5) melalui unggahan resmi akun media sosial mereka.

Kelompok Aspirasi Mahasiswa Solidaritas Mahasiswa (KAM SOMASI) akhirnya angkat bicara terkait pembatalan pasangan calon nomor urut 01 dalam Pemilu BEM FHUA 2025. Pernyataan resmi ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum KAM SOMASI 2025, Dafa Ilham Pratama, dan Kepala Bidang Hukum dan HAM KAM SOMASI, Dhimaz Andrean Putra Riandy, pada Selasa (6/5), sebagai respon atas keputusan PANWASLU yang mendiskualifikasi calon usungan mereka.

Pemilihan Umum Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) 2025 tetap mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang NM FHUA, meski ada perubahan nama organisasi. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pemilu (PPU) FHUA 2025, Fadel Nugraha, dalam wawancara daring pada Senin malam (4/5).

Sejumlah dosen Universitas Andalas mendukung aksi mahasiswa yang berlangsung di berbagai kampus di Indonesia. Aksi ini digelar di depan Gedung Rektorat Universitas Andalas pada Selasa (25/02/25). Para akademisi menilai tuntutan mahasiswa sebagai kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, Montesquieu dalam teori pemisahan kekuasan (trias politica) dalam bukunya yang berjudul “L’Esprit des Lois” telah membagi kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep tersebut hadir untuk mencegah adanya kekuasaan negara yang absolute, serta menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan.

Gemajustisia.com-Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas (HIMA HAN FHUA) menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Penerapan Dwangsom Di Peradilan Tata Usaha Negara”. Kuliah umum yang merupakan rangkaian acara penutup Administrative Moot Court Competition (AMCC) ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Fakultas Hukum Universitas Andalas pada hari Selasa (03/12/2024). Tidak hanya dilaksanakan di GSG, kegiatan ini dapat diikuti secara daring melalui zoom yang mengundang anggota Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.

Gemajustisia.com-Himpunan Mahasiswa Pidana (Himadana) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengadakan kuliah umum sekaligus pembukaan perlombaan peradilan semu criminal moot court competition dengan tema “Teknik Beracara Efektif dengan Mempersiapkan Pemberkasan dan Strategi yang Sistematis”. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Rabu (20/11/2024).

GemaJustisia.com-Himpunan Mahasiswa Perdata (Himadata) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengadakan Perlombaan Peradilan Semu Himadata (PPSH) Ke-3 dengan tema “Implementasi Prinsip Keadilan dalam Beracara Perdata: Membentuk Penegak Hukum yang Profesional dalam Meminimalisir Tantangan di Masa Mendatang.” Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Rabu (13/11/2024).