Gemajustisia.com-Bagaikan duri dalam daging yang tak kunjung hilang, kasus asusila di Indonesia tak hanya meresahkan, namun juga meninggalkan luka hingga trauma yang mendalam bagi para korban, keluarga, dan masyarakat. Fakta di lapangan juga menunjukan bahwa kasus ini kian marak, hingga merenggut rasa aman dan mencederai nilai-nilai moral bangsa. Data Komnas Perempuan menunjukan bahwa pada tahun 2022, tedapat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk 3.676 kasus permerkosaan dan 10.244 kasus pencabulan. Data ini tak hanya bersifat statistik semata, melainkan representatif dari tragedi yang merenggut hak dan martabat manusia.
Hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversiti dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional dan global sudah diakui secara luas.
Gemajustisia.com- Dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus kembali terjadi lagi, diduga pelakunya adalah seorang oknum dosen. Hal ini diketahui khalayak ramai ketika si korban yang merupakan mahasiswa menyampaikan kekhawatiran yang ia alami melalui akun instagramnya. Disana korban menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari salah satu oknum dosen tersebut.
Masyarakat Indonesia digemparkan dengan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN yang memenangkan gugatan perdata dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan ini sarat akan kontroversi sehingga menimbulkan gonjang ganjing di tengah masyarakat. Peristiwa ini bermula ketika partai Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang diterbitkan oleh pemerintah pada Desember lalu. Kembali menjadi topik pembicaraan dipelbagai kalangan masyarakat ketika DPR mengesahkan Perppu tersebut menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV pada 21 Maret 2023. Padahal sebelumnya, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
Gemajustisia.com-Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, dikenal suatu sistem untuk dapat menarik kembali anggota DPR yang telah memperoleh kursi diparlemen sebelum masa jabatannya habis.
Gemajustisia.com- ketuk palu sidang menandakan berakhirnya persidangan atas nama Terdakwa Ferdy Sambo. Ferdy sambo yang dituntut atas pembunuhan ajudannya Nofriansyah Yosua Hutabarat alis Brigadir J secara sah dijatuhi vonis mati oleh pengadilan Negeri Jakata Selatan. Ibarat membewa angin segar masyarakat merasakan sedikit lega karena akhirnya hukum bekerja dengan adil, kata mereka.
GemaJustisia.com- Pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan pencabutan PPKM ini, kehidupan masyarakat akan normal kembali seperti sebelum pandemi. Alasan kemunculan PPKM, yaitu sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dalam PPKM tersebut dikenal 3 indikator penentu, yaitu persentase kasus aktif, persentase kesembuhan, dan persentase kematian.
Di Indonesia, pengaturan mengenai cryptocurrency didasarkan pada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka.
GemaJustisia.com- Mendekati perhelatan akbar pemilu 2024 tampaknya isu-isu seputar pencalonan presiden dan wakil presiden semakin menggaung. Banyak polemik pro dan kontra terjadi di tengah masyarakat terkait dengan dinamika politik yang kian panas.